SOAL TES WAWASAN KEBANGSAAN POLRI 2025

SOAL TES WAWASAN KEBANGSAAN POLRI

Penerimaan.polri.go.id 2025 download soal pdf akademik bintara polri, contoh soal akademik brigadir/bintara, contoh soal akademik polri, bimbel polisi , soal TWK bintara ,bimbel polri , bimbel Online Polisi, contoh soal tes wawasan kebangsaan bintara

 

Bimbel online Polisi pada postingan kali ini akan memberikan soal terbaru  wawasan kebangsaan  Akpol Bintara Tamtama, teman-teman bisa mempelajarinya mandiri. Untuk mendapatkan soal akademik real akpol, bintara, tamtama bisa akses disini  

 

1.            Dalam sistem negara presidensial, presiden sebagai kepala eksekutif memiliki kedudukan yang sederajat dengan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, oleh karenanya Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan demikian sebaliknya.

Berdasarkan uraian tersebut salah satu hubungan kerjasama antara Presiden dan DPR adalah .

A. Presiden dan DPR bekerja sama dalam hal pengangkatan menteri dan pejabat negara lainnya

B. DPR mengajukan rancangan anggaran kepada Presiden dan Presiden memutuskan untuk menyetujui atau menolak rancangan tersebut

C. Presiden dan DPR berkoordinasi dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi

D. Presiden dan DPR bekerja sama dalam pemilihan kepala lembaga negara seperti BPK

E.  Presiden dapat bersama DPR membentuk Tim Panitia Khusus untuk membahas isu-isu penting dalam kebijakan pemerintah

2.            Bentuk pemerintahan yang dianut oleh Indonesia semenjak merdeka hingga saat ini adalah republik. Hal yang melatarbelakangi Indonesia menganut bentuk pemerintahan tersebut adalah .

A. Bentuk pemerintahan dimana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi sehingga pemerintahan berasal dari rakyat dan untuk rakyat

B. Kondisi goegrafis dan sosial politik Indonesia mendukung penggunaan bentuk pemerintahan republik

C. Indonesia sebagai negara baru berhak memilih bentuk pemerintahannya sendiri yang sesuai dengan kebutuhan

D. Jumlah penduduk yang sangat besar dengan kekayaan alam melimpah maka Indonesia cocok dengan bentuk pemerintahan republik

E. Desakan negara-negara adidaya dan tetangga yang pada masa itu juga menerapkan bentuk pemerintahan republik.

3.            Saling mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia Pernyataan yang tidak sesuai dengan pokok pikiran yang termuat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah .

A. Mewujudkan kedaulatan rakyat yang berdasarkan permusyawaratan perwakilan

B.   Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar asas persatuan

C. Mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat

D. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta perwujudan nilai kemanusiaan yang luhur

E. Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

 

4.            Penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum Undang-Undang sehingga konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Maksud dari supremasi konstitusi adalah .

A. Keutamaan konstitusi dalam mengatur struktur pemerintahan dan hukum di suatu negara

B. Keunggulan sistem pemerintahan yang diatur oleh konstitusi dibandingkan dengan sistem pemerintahan lain

C. Kewenangan pemerintah untuk mengubah konstitusi tanpa batasan serta pengaruh dari manapun

D. Keberhasilan konstitusi dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional

E. Kemampuan konstitusi untuk menyelesaikan konflik antara berbagai kelompok politik dan sosial

5.            Makna penting peristiwa Proklamasi bagi bangsa Indonesia dari aspek sosial politik yaitu .

A. Menjadi awal dari keberhasilan Indonesia dalam melawan penjajahan dan mengembangkan negara

B. Menandai akhir dari masa kekuasaan Belanda di Indonesia dan dimulainya era kemerdekaan

C. Sebagai bentuk kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya

D. Menjadi landasan bagi terbentuknya sistem pemerintahan dan hukum yang berdasarkan konstitusi

E. Mendorong terciptanya hubungan diplomatik yang kuat antara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia

 

6.            Pembukaan UUD 1945 dibacakan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hubungan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan pembukaan UUD 1945 dalam segi politik yaitu .

A. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pembukaan UUD 1945 sama-sama merupakan dokumen politik yang saling terpisah dan tidak berkaitan

B. Pembukaan UUD 1945 hanya menjabarkan rinci tentang dasar negara Indonesia yang tercantum dalam proklamasi kemerdekaan

C. Proklamasi kemerdekaan Indonesia hanya sekadar sebuah deklarasi, sedangkan pembukaan UUD 1945 menjadi dasar hukum yang kuat bagi kemerdekaan Indonesia

D.  Proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pembukaan UUD 1945 merupakan dua dokumen politik yang saling berkaitan, di mana pembukaan UUD 1945 menjelaskan rinci tentang dasar negara Indonesia yang tercantum dalam proklamasi kemerdekaan

E. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pembukaan UUD 1945 sama-sama hanya mengatur tentang struktur pemerintahan Indonesia, tanpa menjelaskan rinci tentang dasar negara Indonesia

 

7.            Pancasila merupakan unsur pokok dalam Pembukaan UUD 1945. Apa peran Pembukaan UUD 1945 dalam memperkuat kedaulatan negara Indonesia?

A. Menjelaskan hak-hak dasar rakyat Indonesia yang harus dilindungi oleh pemerintah

B. Mempertegas kemerdekaan Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan

C. Menetapkan struktur dan tugas sistem keamanan negara Indonesia

D. Memberikan legitimasi pemerintahan Indonesia di mata dunia internasional

E. Menjelaskan batas-batas wilayah Indonesia yang harus dilindungi oleh pemerintah B

8.            Tanggung jawab presiden dalam menjalankan fungsi eksekutif sebagai kepala pemerintahan adalah .

A. Menjalankan kebijakan luar negeri

B. Menetapkan undang-undang

C. Mengambil keputusan politik untuk kepentingan negara

D. Membuat keputusan militer yang strategis

E. Mengadakan pertemuan untuk membicarakan kerja sama bilateral

 

9.            Perbedaan pemilihan kepala negara pada sistem presidensial dan sistem parlementer adalah .

A. Pemilihan kepala negara pada sistem presidensial dilakukan secara tidak langsung melalui pemilihan elektoral, sedangkan pada sistem parlementer, pemilihan kepala negara dilakukan secara langsung melalui pemilihan umum

B.  Pemilihan kepala negara pada sistem presidensial dilakukan secara langsung melalui pemilihan umum, sedangkan pada sistem parlementer, pemilihan kepala negara dilakukan secara tidak langsung melalui pemilihan elektoral

C. Pemilihan kepala negara pada sistem presidensial dan sistem parlementer dilakukan dengan cara yang sama, yaitu melalui pemilihan umum

D. Pemilihan kepala negara pada sistem presidensial dan sistem parlementer sama-sama dilakukan melalui pemilihan elektoral

E. Tidak ada perbedaan dalam sistem pemilihan kepala negara antara sistem presidensial dan sistem parlementer

 

 

 

10.        Peran Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 dalam konteks pendidikan karakter bangsa yaitu .

A. Pancasila merupakan dasar kurikulum pendidikan di Indonesia

B. Pancasila memberikan pedoman bagi pengembangan sistem pendidikan yang inklusif

C. Pancasila menjadi landasan moral dan etika yang harus ditanamkan dalam pendidikan

D. Pancasila digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam pendidikan karakter bangsa

E. Pancasila menjadi dasar penilaian kinerja lembaga pendidikan di Indonesia

11.        Contoh perwujudan semangat kebangsaan dalam bidang pertahanan keamanan yaitu .

A. Pemenuhan hak asasi manusia bagi prajurit TNI dan Polri sebagai satuan keamanan negara

B. Pengembangan sistem persenjataan serta teknologi pertahanan dan keamanan yang canggih

C. Kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme serta ancaman dari luar

D.  Penegakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara melalui upaya pertahanan dan keamanan yang kuat

E. Pemberian insentif dan tunjangan yang memadai bagi anggota serta keluarga TNI dan Polri

12.        Pengawasan jalannya pemerintahan merupakan peran penting dalam sistem demokrasi di Indonesia karena .

A. Memastikan efisiensi penggunaan anggaran negara

B. Mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan

C. Memastikan kebijakan pemerintah mencerminkan kepentingan rakyat

D. Menjaga stabilitas politik dan keamanan negara Indonesia

E. Mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan

13.        Dilakukannya transparansi dan kajian yang dilakukan pemerintah dalam proses menetapkan suatu kebijakan dapat memengaruhi bagaimana reaksi masyarakat. Reaksi yang mungkin terjadi pada masyarakat jika pemerintah tidak transparan dalam membuat kebijakan adalah .

A. Meningkatnya rasa tidak percaya pada pemerintah dan lembaga negara

B. Berkurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

C. Menghilangnya rasa ketidakpuasan dan protes dari masyarakat

D. Berkurangnya stabilitas politik dan sosial dari pemerintahanan

E. Tumbuhnya korupsi dan nepotisme di dalam pemerintah dan institusi negara

14.        Keterbukaan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang dapat diakses oleh masyarakat sehingga terwujud pemerintah yang bersih, transparan, serta akuntabel sangat dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan. Bukti keterbukaan pemerintah dalam konteks menetapkan kebijakan adalah

A. Dokumen yang dihasilkan terkait kebijakan tersimpan dengan baik

B. Proses pembuatan kebijakan dilakukan secara terbuka dan transparan

C. Komunikasi yang intensif antar lembaga pemerintah terkait kebijakan

D. Diberikannya akses publik terhadap informasi terkait kebijakan yang disusun

E. Kesempatan luas bagi masyarakat untuk mengelola keuangan dan aset negara

15.        Pembangunan di bidang hukum juga dapat membantu meningkatkan hubungan antar negara dengan memastikan bahwa perjanjian-perjanjian internasional dan peraturanperaturan diikuti dengan benar dan adil. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan antar negara dan memastikan perjanjian internasional dan peraturan diikuti dengan benar dan adil adalah .

A. Meningkatkan transparansi pemerintah

B. Memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum

C. Mengembangkan mekanisme pengaduan publik

D. Meningkatkan kualitas pengadilan

E. Meningkatkan kepastian hukum bagi investor

16.        Masyarakat madani yang demokratis menghargai perbedaan dan mampu menoleransi perbedaan dalam masyarakat, seperti perbedaan agama, suku bangsa, budaya, gender, dan lain sebagainya. Masyarakat madani yang demokratis tidak hanya menghargai perbedaan, tetapi juga mampu mengakomodasi perbedaan tersebut dengan tetap menjaga kerukunan dan kebersamaan dalam masyarakat. Dalam budaya demokrasi, masyarakat tersebut diberikan kebebasan untuk ....

A. Melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok lawan politik

B. Menyalahkan pihak lain atas kegagalan atau masalah di masyarakat

C. Tidak mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di daerah lain

D. Berpendapat dan menyampaikan aspirasi secara terbuka dan konstruktif

E. Membuat keputusan sendiri tanpa memperdulikan pendapat orang lain

 

 

 

17.        Masyarakat yang demokratis salah satunya yaitu masyarakat yang mengajak orang lain

untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik dan sosial serta mempromosikan nilainilai kebaikan dan perdamaian di lingkungan sekitar. Salah satu contoh kondisi

masyarakat madani yang sesuai dalam kondisi tersebut adalah ....

A. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik dan sosial

B. Kemampuan untuk mengatasi konflik secara damai dan konstruktif

C. Mampu bekerja sama dalam membangun lingkungan masyarakat

D. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara bijak

E. T erbuka terhadap perbedaan pendapat serta mau menerima kritik positif

18.        Dalam sebuah organisasi masyarakat, terdapat anggota yang memiliki pendapat yang berbeda terkait kegiatan yang akan dilakukan. Sikap yang mencerminkan budaya demokrasi dalam situasi tersebut adalah .

A. Memilih untuk mengabaikan pendapat anggota tersebut karena tidak sejalan dengan mayoritas.

B. Menerima pendapat anggota tersebut tanpa memberikan pertimbangan yang cukup.

C.   Membuka ruang untuk mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat anggota tersebut bersama dengan pendapat mayoritas.

D. Menolak pendapat anggota tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

E. Mengabaikan pendapat anggota mayoritas dan membuat keputusan secara sepihak

19.        Di sebuah lingkungan kompleks perumahan, para tetangga mengadakan pertemuan RT

berkala untuk membahas berbagai masalah seperti memperbaiki infrastruktur dan menjaga kebersihan lingkungan. Semua warga diundang untuk hadir dan memberikan masukan. Pentingnya penerapan budaya demokrasi dalam hubungan seperti wacana tersebut adalah .

A. Meningkatkan kekuasaan ketua RT dalam kompleks perumahan

B. Menjaga stabilitas keamanan lingkungan perumahan

C. Meningkatkan partisipasi aktif warga RT dalam pengambilan keputusan

D. Meningkatkan kepercayaan pemerintah daerah kepada pengurus RT

E. Meningkatkan rasa bangga warga pada sistem demokrasi yang diterapkan

20.        Globalisasi membawa persaingan yang semakin ketat antara produk lokal dengan produk impor yang masuk ke dalam pasar domestik. Hal ini bisa menyebabkan perusahaan lokal kesulitan bersaing dengan produk impor yang lebih murah dan berkualitas. Dampak positif jika seseorang dapat memperkuat produk lokal dalam menghadapi dampak negatif globalisasi bagi perekonomian adalah .

A. Menjaga kemandirian perekonomian lokal

B. Meningkatkan impor produk asing

C. Menurunkan daya saing produk lokal

D. Menurunkan nilai tukar rupiah

E. Meningkatkan kerjasama antar negara