MATERI KODE ETIK KEPOLISIAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan

secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung

oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur

Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara

Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan

tidak patut;

b. bahwa penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik

Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel,

menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (legal and

legitimate), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa

pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik

Indonesia;

c. bahwa selaras dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang mengamanatkan pengaturan Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

d. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan …..

2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2003  tentang

Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan

Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);

4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian

Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Negara Republik

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN

NEGARA REPUBLIK

INDONESIA TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah

alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat,  menegakkan

hukum,  serta  memberikan  perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya

keamanan dalam negeri.

2.

3.

4.

5.

Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai

dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas,

fungsi, dan wewenang kepolisian.

Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang

operasional maupun di bidang pembinaan.

Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya

yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap

Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan,

kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.

Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma

atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang

berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan,

dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam

melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

6. Komisi …..

3

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah

yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus

perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang

kepangkatan.

Sidang KKEP adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara

pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Anggota Polri.

Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Polri yang

bertentangan dengan KEPP.

Terduga Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena perbuatannya

atau keadaannya patut diduga telah melakukan Pelanggaran KEPP.

Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena kesalahannya telah

dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran melalui Sidang KKEP.

Penegakan KEPP adalah serangkaian tindakan pejabat Polri yang diberi

kewenangan menurut peraturan ini,

untuk melakukan pemeriksaan

pendahuluan, pemeriksaan di Sidang KKEP, pemeriksaan Sidang Komisi

Banding Kode Etik Polri terhadap Anggota Polri yang diduga melakukan

Pelanggaran KEPP dan rehabilitasi Anggota Polri yang dinyatakan sebagai

Pelanggar atau tidak terbukti sebagai Pelanggar.

12.

13.

Pemeriksaan Pendahuluan KEPP adalah serangkaian tindakan pemeriksa

untuk melakukan audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan perkara

guna mencari serta mengumpulkan fakta dan/atau bukti yang dengan fakta

dan/atau bukti itu membuat terang tentang terjadinya Pelanggaran KEPP dan

menemukan pelanggarnya.

Audit investigasi adalah serangkaian kegiatan penyelidikan dengan melakukan

pencatatan, perekaman fakta,

dan peninjauan

dengan tujuan

untuk

memperoleh kebenaran tentang peristiwa yang diduga pelanggaran KEPP

guna mencari dan menemukan Terduga Pelanggar.

14.

15.

Banding adalah upaya yang dilakukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak

atau orang tua Pelanggar, atau Pendamping Pelanggar yang keberatan atas

putusan Sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada Komisi

Banding Kode Etik Polri melalui Atasan Ankum.

Komisi Banding Kode Etik Polri yang selanjutnya disebut Komisi Banding

adalah

perangkat yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas

melaksanakan pemeriksaan pada tingkat banding.

16.

17.

18.

Sidang Komisi Banding adalah sidang pada tingkat banding untuk memeriksa,

memutus, menguatkan, mengubah atau membatalkan putusan KKEP.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah

pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap

seorang Anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP,

disiplin, dan/atau tindak pidana.

Atasan adalah setiap Anggota Polri yang karena pangkat dan/atau jabatannya

berkedudukan lebih tinggi dari anggota yang dipimpin.

19. Bawahan …..

4

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Bawahan adalah setiap Anggota Polri yang karena pangkat dan/atau

jabatannya berkedudukan lebih rendah dari Atasan.

Atasan Yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disingkat Ankum adalah

atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman

disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.

Atasan Ankum adalah atasan langsung Ankum.

Etika Kenegaraan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap Negara Kesatuan

Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.

Etika Kelembagaan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap institusi yang

menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin

dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya

sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.

Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral Anggota Polri yang senantiasa

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta

melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan

kearifan lokal dalam budaya Indonesia.

Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan Anggota Polri dalam

kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam

kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Demosi adalah mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan dan

penurunan eselon serta pemindahtugasan ke jabatan, fungsi, atau wilayah

yang berbeda.

Perintah Kedinasan adalah perintah dari pejabat berwenang yang disertai

dengan surat perintah tugas untuk melaksanakan tugas-tugas Kepolisian.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan guna:

a.

b.

c.

d.

e.

menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas

dan wewenang umum Kepolisian;

memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota Polri;

menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri;

menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri; dan

memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP.

Pasal 3

Prinsip-prinsip KEPP meliputi:

a.

kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik Anggota Polri yang

dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan;

b. kepastian .....

5

b.

c.

d.

e.

f.

kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi Anggota Polri dalam

melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan

penegakan KEPP;

sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan cara

mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan

keadilan;

kesamaan hak, yaitu setiap Anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi

dalam penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan

pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama;

aplikatif, yaitu setiap putusan Sidang KKEP dapat dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya; dan

akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan

secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.

BAB II

ETIKA PROFESI POLRI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KEPP mencakup:

a.

b.

c.

d.

Etika Kenegaraan;

Etika Kelembagaan;

Etika Kemasyarakatan; dan

Etika Kepribadian.

Bagian Kedua

Materi Muatan KEPP

Pasal 5

Pengaturan KEPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.

Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam

hubungan:

1.

2.

3.

4.

tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

Pancasila;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

kebhinekatunggalikaan.

b. Etika .....

6

b.

Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam

hubungan:

1.

2.

3.

4.

5.

Tribrata sebagai pedoman hidup;

Catur Prasetya sebagai pedoman kerja;

sumpah/janji Anggota Polri;

sumpah/janji jabatan; dan

sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (mindset).

c.

Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam

hubungan:

1.

2.

3.

4.

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);

penegakan hukum;

pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; dan

kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi.

d.

Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam

hubungan:

1.

2.

3.

kehidupan beragama;

kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan

sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Paragraf 1

Etika Kenegaraan

Pasal 6

Setiap Anggota Polri wajib:

a.

b.

setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya

ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

c. menjaga …..

7

c.

menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI;

d.

menjaga  terpeliharanya

persatuan

dan  kesatuan

bangsa

dalam

kebhinekatunggalikaan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat;

e.

f.

g.

h.

(1)

mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan sendiri,

seseorang, dan/atau golongan;

memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih,

bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan

Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan

pejabat negara dalam pelaksanaan tugas; dan

bersikap netral dalam kehidupan berpolitik.

Paragraf 2

Etika Kelembagaan

Pasal 7

Setiap Anggota Polri wajib:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat,

bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi

Tribrata dan Catur Prasetya;

menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan

kehormatan Polri;

menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;

melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan

profesionalisme Kepolisian;

menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka

pembinaan personel, profesi, karier, dan penegakan KEPP;

mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas;

menyelesaikan tugas dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;

memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah

kedinasan harus dirahasiakan;

menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada

hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi

hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas;

melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan

KEPP berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat tentang adanya

dugaan pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai

dengan kewenangan;

melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan

internal

di lingkungan Polri

dalam rangka penguatan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

l. menghargai .....

8

l.

m.

n.

o.

menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan

dan santun pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang

bersifat kedinasan;

mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam

rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;

mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan

tugas; dan

mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada

Ankum atau Atasan Ankum berkenaan dengan keputusan yang dinilai

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

(2)

Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan wajib:

a.

menunjukan

kepemimpinan yang melayani (servant leadership),

keteladanan, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah

(solutif), serta menjamin kualitas kinerja Bawahan dan kesatuan (quality

assurance);

b.

c.

menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan

oleh Bawahan sesuai tingkat kewenangannya; dan

segera menyelesaikan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh

Bawahan.

(3)

Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan wajib:

a.

b.

c.

d.

melaporkan kepada Atasan apabila mendapat hambatan dalam

pelaksanaan tugas;

melaksanakan perintah Atasan terkait dengan pelaksanaan tugas,

fungsi, dan kewenangannya;

menolak perintah Atasan yang bertentangan dengan norma hukum,

norma agama, dan norma kesusilaan; dan

melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah

yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan

pemberi perintah.

(4)

Sesama Anggota Polri wajib:

a.

b.

c.

d.

saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas;

bekerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja;

melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana

yang dilakukan oleh Anggota Polri, yang dilihat atau diketahui secara

langsung kepada pejabat yang berwenang;

menunjukan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-

prinsip saling menghormati; dan

e. saling .....

9

e.

saling melindungi dan memberikan pertolongan kepada yang terluka

dan/atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.

(5)

Pejabat Polri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c,

wajib memberikan perlindungan.

Pasal 8

Setiap Anggota Polri wajib mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung

jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan daripada status dan

hak, dengan mengindahkan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai kearifan

lokal.

Pasal 9

Setiap Anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai

penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyelidikan,

penyidikan perkara pidana, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan

penyidik.

Paragraf 3

Etika Kemasyarakatan

Pasal 10

Setiap Anggota Polri wajib:

a.

b.

c.

menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak

asasi manusia;

menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan

hukum;

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah,

nyaman, transparan,

perundang-undangan;

dan akuntabel berdasarkan ketentuan

peraturan

d.

e.

f.

melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam

tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas.

memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan

dalam berhubungan dengan masyarakat.

Paragraf 4

Etika Kepribadian

Pasal 11

Setiap Anggota Polri wajib:

a.

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. bersikap …..

10

b.

c.

d.

e.

bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil,

peduli, responsif, tegas, dan humanis;

menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan

lokal, dan norma hukum;

menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara secara santun; dan

melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan

niat tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

Bagian Kedua

Larangan

Paragraf 1

Etika Kenegaraan

Pasal 12

Setiap Anggota Polri dilarang:

a.

b.

c.

d.

e.

(1)

terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti

atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah;

menjadi anggota atau pengurus partai politik;

menggunakan hak memilih dan dipilih; dan/atau

melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Paragraf 2

Etika Kelembagaan

Pasal 13

Setiap Anggota Polri dilarang:

a.

b.

c.

d.

melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi,

kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;

mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri,

atau pihak ketiga;

menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat

dipertangungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau

pribadi Anggota Polri kepada pihak lain;

menghindar dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka

pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait

dengan laporan/pengaduan masyarakat;

e. menyalahgunakan .....

11

e.

f.

g.

menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;

mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan

penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan

melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang

berwenang,

kecuali ditentukan lain dalam ketentuan

peraturan

perundang-undangan.

(2)

Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan dilarang:

a.

b.

memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma

agama, dan norma kesusilaan; dan

menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.

(3)

Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan dilarang:

a.

b.

melawan atau menentang Atasan dengan kata-kata atau tindakan yang

tidak sopan; dan

menyampaikan laporan yang tidak benar kepada Atasan.

(4)

Sesama Anggota Polri dilarang:

a.

b.

c.

d.

e.

saling menista dan/atau menghina;

meninggalkan Anggota Polri lain yang sedang bersama melaksanakan

tugas;

melakukan tindakan yang diskriminatif;

melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak

pidana; dan

berperilaku kasar dan tidak patut.

Pasal 14

Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai

penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam

perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan

tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;

merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya

dalam rangka penegakan hukum;

merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;

melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk

mendapatkan pengakuan;

melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;

g. menghambat .....

12

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang

sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan

kewajibannya;

merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak

bertuan;

menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita

kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak

pidana;

melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di

luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang

sedang ditangani;

melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Paragraf 3

Etika Kemasyarakatan

Pasal 15

Setiap Anggota Polri dilarang:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan

dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan

kewenangannya;

mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

menyebarluaskan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita

yang dapat meresahkan masyarakat;

mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk

mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan

masyarakat;

bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;

mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan;

melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada

saat melakukan tindakan kepolisian; dan/atau

membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf .....

13

Paragraf 4

Etika Kepribadian

Pasal 16

Setiap Anggota Polri dilarang:

a.

b.

c.

d.

(1)

menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh

pemerintah;

mempengaruhi atau memaksa sesama Anggota Polri untuk mengikuti cara-

cara beribadah di luar keyakinannya;

menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan

dan/atau sesama Anggota Polri; dan/atau

menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan

organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri.

BAB IV

PENEGAKAN KEPP

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 17

Penegakan KEPP dilaksanakan oleh:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;

KKEP;

Komisi Banding;

pengemban fungsi hukum Polri;

SDM Polri; dan

Propam Polri bidang rehabilitasi personel.

(2)

Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

pemeriksaan pendahuluan;

Sidang KKEP;

Sidang Komisi Banding;

penetapan administrasi penjatuhan hukuman;

pengawasan pelaksanaan putusan; dan

rehabilitasi personel.

(3)

Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan

oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.

(4) Sidang .....

14

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh

KKEP guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan

oleh Terduga Pelanggar.

Sidang Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan

yang diajukan oleh Pelanggar, suami/istri, anak, orang tua atau pendamping.

Setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankum, penetapan administrasi

penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,

dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri.

Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh fungsi Propam

Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel.

Tata cara penegakan KEPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Kapolri.

Pasal 18

Dalam penegakan KEPP, Terduga Pelanggar dapat didampingi Anggota Polri

yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar pada tingkat pemeriksaan pendahuluan,

Sidang KKEP, dan Sidang Komisi Banding.

Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjuk Anggota Polri sebagai

pendamping, pengemban fungsi hukum wajib menunjuk pendamping.

(3)

Untuk kepentingan pembelaan, Terduga

Pelanggar

diberi

hak

untuk

mengajukan saksi-saksi yang meringankan.

Bagian Kedua

Sidang KKEP dan Sidang Komisi Banding

Pasal 19

(1)

Sidang KKEP dilakukan terhadap Pelanggaran:

a.

b.

c.

KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;

Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan

Disiplin Anggota Polri.

(2)

Sidang KKEP dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terduga Pelanggar

setelah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali tidak hadir.

(3) Sidang …..

15

(3)

(1)

(2)

(1)

Sidang Komisi Banding dilakukan terhadap permohonan banding yang diajukan

oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar, atau

pendampingnya atas putusan sanksi administratif berupa rekomendasi oleh

Sidang KKEP kepada Komisi Banding melalui atasan Ankum.

Bagian Ketiga

Sanksi Pelanggaran KEPP

Pasal 20

Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban

dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan

Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.

Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai

Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui

Sidang KKEP.

Pasal 21

Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;

kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan

Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak

yang dirugikan;

kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian,

kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya

1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;

dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun;

dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun;

dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau

PTDH sebagai anggota Polri.

(2)

(3)

Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e,

huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan

Pelanggaran meliputi:

a.

dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat

yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam

dinas Polri;

b. diketahui .....

16

b.

c.

d.

e.

f.

diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar

pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;

melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah

Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang

menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;

melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau

KEPP;

meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga

puluh) hari kerja secara berturut-turut;

melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas

kepolisian, antara lain berupa:

1.

kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan

sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan,

penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan

kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah,

sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;

2.

perbuatan yang berulang-ulang

dan bertentangan dengan

kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan

3.

kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa

tulisan yang melanggar disiplin.

g.

h.

i.

melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau

tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang

dilakukannya;

menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui

kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik

dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan

statusnya itu; dan

dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut

lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

(4)

(1)

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan

Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16

peraturan ini.

Pasal 22

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang

KKEP terhadap:

a.

b.

pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan

ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah

diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan

pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam

pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

(2) Sanksi.....

17

(2)

(1)

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam

pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui

Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya

melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

Dalam hal terjadi perdamaian (dading) antara anggota Polri yang melakukan

tindak pidana karena kelalaiannya (delik culpa) dan/atau delik aduan dengan

korban/pelapor/pengadu,

yang  dikuatkan  dengan  surat  pernyataan

perdamaian, Sidang KKEP tetap harus diproses guna menjamin kepastian

hukum.

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Surat pernyataan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dijadikan pertimbangan KKEP dalam penjatuhan putusan.

Pasal 24

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diputuskan dan

disampaikan kepada Pelanggar di hadapan Sidang KKEP.

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b disampaikan

Pelanggar di hadapan Sidang KKEP dan/atau melalui surat.

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan

oleh pengemban fungsi SDM Polri bidang perawatan personel, panitia penguji

kesehatan personel polri, fungsi propam polri bidang rehabilitasi personel, atau

Lemdikpol, dengan biaya dari satker penyelenggara.

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, dan

huruf f dilaksanakan oleh Pejabat Polri yang berwenang setelah memperoleh

keputusan dari Atasan Ankum.

Sanksi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (1) huruf g diajukan kepada Atasan Ankum dan dilaksanakan oleh fungsi

SDM Polri setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankum.

Pasal 25

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, dan

huruf c bersifat mengikat sejak ditetapkan dalam Sidang KKEP.

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf

f, dan huruf g bersifat mengikat sejak keputusan ditetapkan oleh pejabat Polri

yang berwenang.

(3) Pelanggar .....

18

(3)

(1)

(2)

Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada

Komisi Banding melalui atasan Ankum sesuai dengan tingkatannya paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan

Sidang KKEP.

Pasal 26

Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administratif

berupa rekomendasi putusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan

pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari Atasan

Ankum sebelum pelaksanaan Sidang KKEP.

Pertimbangan tertentu dari Atasan Ankum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan pada Terduga Pelanggar:

a.

b.

c.

memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;

memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri sebelum

melakukan Pelanggaran; dan

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun.

Pasal 27

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Dalam hal terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan KEPP,

penegakannya dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin atau Sidang KKEP

berdasarkan pertimbangan Atasan Ankum dari terperiksa/Terduga Pelanggar -

serta pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum.

Terhadap pelanggaran yang telah diputus melalui mekanisme sidang disiplin

tidak dapat dikenakan Sidang KKEP atau yang telah diputus dalam Sidang

KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin.

Pasal 28

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) bersifat

kumulatif dan/atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Sidang

KKEP.

Penjatuhan sanksi KEPP tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau

perdata.

Penjatuhan sanksi KEPP gugur karena:

a.

b.

Pelanggar meninggal dunia; atau

Pelanggar dinyatakan sakit jiwa oleh panitia penguji kesehatan personel

Polri.

(4) Penjatuhan .....

19

(4)

(5)

Penjatuhan sanksi KEPP terhadap Pelanggar dapat digugurkan atau dibatalkan

atas pertimbangan Sidang KKEP.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penilaian bahwa

perbuatan pelanggar:

a.

b.

c.

d.

e.

benar-benar dilakukan untuk kepentingan tugas kepolisian;

selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut

dilakukan;

patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan/atau

menghormati hak asasi manusia.

Pasal 29

(1)

(2)

Dalam hal Sidang KKEP tidak menemukan bukti-bukti adanya Pelanggaran

KEPP, Terduga Pelanggar diputus bebas.

Terduga Pelanggar yang diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib direhabilitasi dan dikembalikan hak-haknya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua penanganan Pelanggaran KEPP yang

sedang dalam proses pemeriksaan pendahuluan dan dalam proses Sidang KKEP,

diselesaikan menggunakan ketentuan yang lama sampai memperoleh keputusan

tetap.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

a.

b.

c.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 7 Tahun

2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 15 Tahun

2006 tentang Kode Etik Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

peraturan lain yang mengatur tentang Kode Etik Profesi di lingkungan Polri;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal .....

20

Pasal 32

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

1

Oktober

2011

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. TIMUR PRADOPO

JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta

Paraf:

pada tanggal 4 Oktober 2011

1.

Konseptor/

MENTERI HUKUM DAN HAM

Kadivpropam Polri

: ..............

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

2.

3.

4.

5.

Kadivkum Polri

Irwasum Polri

Kasetum Polri

Wakapolri

: ..............

: ..............

: ..............

: ..............

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 608